Padang(SUMBAR). SE - Sesuai amanat Permendagri No.86 Tahun 2017, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2023 telah diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah yang sudah dimulai pada Desember 2021 lalu.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kali ini menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Padang Tahun 2023 di Hotel Pangeran Beach, Kamis (10/2/2022).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang Hendri Septa dengan diikuti peserta terdiri dari unsur Forkopimda dan unsur pimpinan DPRD Kota Padang, Tim Ahli Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2023 serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang, pimpinan BUMN/BUMD dan stakeholder lainnya.
"Atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggnya kepada semua pihak yang hadir mengikuti acara forum konsultasi publik ini. Forum ini merupakan perwujudan dari komitmen kita bersama terhadap pembangunan Kota Padang secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2019-2024," ungkap Wako.
Hendri Septa pun berharap melalui kegiatan forum konsultasi publik tersebut akan diperoleh masukan dan saran yang terbaik.
Sebagaimana diketahui, katanya, untuk rencana pembangunan daerah harus disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up.
Sehingga dengan itu semua persoalan pembangunan mampu dipahami dan dapat menyerap aspirasi semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam konsep pembangunan berkelanjutan.
"Jadi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah bagaimana semua pihak saling memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD Kota Padang tahun 2023. Sehingga dokumen yang disusun akan betul-betul berkualitas dan berdayaguna sekaligus menjawab permasalahan pembangunan untuk direfleksikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2023," jelasnya.
Lebih jauh orang nomor satu di Kota Bingkuang itu juga mengutarakan persoalan target-target pembangunan Kota Padang yang sudah ditetapkan sebelumnya belum tercapai sepenuhnya hingga saat ini. Hal itu pun menurutnya disebabkan karena Pemko Padang harus merefokusing anggaran di tahun 2020 dan 2021. Semula untuk kegiatan pembangunan daerah terpaksa dialihkan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya secara sosial ekonomi.
Pada saat yang sama Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza selaku penyelenggara kegiatan memaparkan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD ini sejatinya merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Padang di tahun 2023 sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
"Masukan dan saran dari semua pihak di kegiatan ini akan dirumuskan dalam sebuah berita acara kesepakatan yang ditandatangani secara bersama-sama. Kegiatan ini diharapkan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD," papar Yenni.
Adapun dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Padang Tahun 2023 tersebut menghadirkan dua orang narasumber. Diantaranya Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza yang mempresentasikan materi tentang 'Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2023 dan Kepala BPKAD Budi Payan menjelaskan materi terkait "Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2021 dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023. (Mul/Dv/Prokompim Pdg)
Media online www.sumateraexecutif.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment