Jakarta. SE - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh petugas harus tegas namun santun dan humanis saat menegakkan aturan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Puan menegaskan, hari pertama larangan mudik yang berlangsung pada Kamis, (6/5/2021) mendatang, menjadi pertaruhan kewibawa negara.
“Besok (hari pertama penyekatan pelarangan mudik,red), jadi pertaruhan kewibawaan negara. Karena itu Kemenhub dan Korlantas Polri harus buktikan di lapangan dengan tegas melarang mudik. Tapi tetap santun, dan humanis,” kata Puan, dalam rapat koordinasi kesiapan Posko Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri 1442 H di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021).
Puan juga meminta petugas di lapangan bekerja tegas tapi humanis saat menghadapi warga yang nekat mudik di masa pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Dia berharap Kementerian Perhubungan, TNI dan Polri dapat berkoordinasi dengan baik demi ketertiban, kelancaran, dan keselamatan masyarakat pada masa larangan mudik Lebaran tahun ini.
“Yang betugas besok, tentu saja untuk menjaga kesopanan, sinergi, terkoordinasi, bergotong royong, untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, dan menjaga keselamatan kita semua dari penularan Covid-19,” ungkap Puan.
Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Dirjen Perhubungan Darat untuk turun langsung memantau hari pertama pelaksanaan larangan mudik di wilayah Jawa Barat.
Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono juga akan bertugas langsung di beberapa titik di Jawa Barat hingga beberapa hari ke depan.
Seusai Rakor, Puan beserta rombongan mengunjungi Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon untuk meninjau aktivitas transportasi jelang berlakunya pelarangan mudik. Politisi PDI-Perjuangan itu sempat berbincang dengan warga sambil mengingatkan untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19. (bia/es)
Media online www.sumateraexecutif.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment