Usai Pandemi COVID-19, PM Malaysia Tegaskan Bakal Bentuk Parlemen Baru

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berpose di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021). Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Muhyiddin Yassin pascamenjabat sebagai PM Malaysia. 

Kuala Lumpur. SE - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menegaskan pada Senin (1/3) bahwa dia akan membubarkan parlemen setelah pandemi COVID-19 selesai.

Dalam pidatonya yang mencatat satu tahun masa jabatannya, dia berkata: "Fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk menjauhkan negara ini dari pukulan ganda krisis kesehatan dan ekonomi. Setelah pandemi selesai, yang saya harap akan segera terjadi, saya akan menyarankan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlemen."

"Sampai saat itu, saya dan rekan-rekan saya di Kabinet akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya," ujarnya seperti mengutip Channel News Asia, Senin (1/3/2021).

Ia menambahkan, saat pemilu digelar, masyarakat yang menentukan apakah pemerintahan Perikatan Nasional (PN) harus dipilih kembali.

"Anda bebas memilih dan itulah demokrasi," katanya. 

Pidato Muhyiddin juga menyinggung masalah tata kelola lainnya, termasuk rencana untuk memacu pemulihan ekonomi pada 2021, di samping penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi digital. 

Perdana menteri mengatakan bahwa posisi ekonomi Malaysia diperkirakan akan membaik pada tahun 2021. Menurut proyeksi Januari oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, ekonomi Malaysia diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 7 persen dan 6,7 persen, katanya. 

Meski kegiatan ekonomi sudah berjalan kembali, katanya, pembatasan pergerakan masih diperlukan di perbatasan internasional, antarnegara, serta untuk kegiatan sosial dan bisnis di mana jarak sosial tidak memungkinkan.

"Pembukaan kembali kegiatan ini hanya bisa dilakukan setelah imunisasi mencapai tingkat tertentu dalam hal cakupan penduduk,” ujarnya. 

Untuk lebih membantu orang selama periode ini, Muhyiddin mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan yang ditargetkan untuk orang miskin dan mereka yang kehilangan pendapatan dan meningkatkan dukungan bisnis, terutama bagi mereka yang tidak dapat beroperasi atau membuka kembali setelah Perintah Pengendalian Gerakan (MCO).

Langkah-langkah lainnya termasuk fokus pada sistem penyampaian publik, dan memprioritaskan agenda digitalisasi pemerintah untuk mengubah ekonomi Malaysia menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. 

Dalam perjalanan internasional, Muhyiddin mencatat bahwa  pengaturan Jalur Hijau Timbal Balik  telah disetujui dengan Singapura tahun lalu, sambil menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja untuk membuat RGL serupa dengan negara lain. (Benedikta)