Silaturahmi dengan Forkopimda, Kapolda Sumbar : Sumbar Aman dari Berbagai Konflik Sosial

Padang(SUMBAR). SE - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH menyampaikan bahwa Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang termasuk cukup aman dari berbagai macam konflik sosial dan sangat kondusif dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hal ini terwujud dari perilaku masyarakat yang selalu memelihara tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Hal tersebut dikatakan Kapolda Sumbar, dalam sambutannya saat Polda Sumbar menggelar silaturahmi dengan Forkopimda bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Ormas Provinsi Sumbar, Senin (21/12) di ruang Jenderal Hoegeng, Mapolda Sumbar, Padang.

“Sikap ramah tamah yang ditunjukkan oleh masyarakat Sumbar menunjukkan keterbukaan terhadap pengaruh dan budaya yang berkembang seiring perkembangan zaman, inilah salah satu tolak ukur terpeliharanya situasi yang aman dan tentram di provinsi ini,” ucap Irjen Pol Toni. 

Irjen Toni melanjutkan, pemeliharaan situasi ini semua tentunya tidak lepas dari kerja keras tim terpadu elemen terkait, diantaranya forkopimda, stakeholders terkait, TNI dan Polri yang selalu mendeteksi dan mereduksi segala potensi kerawanan khususnya potensi kerawanan yang bermuatan sara. sensitifitas sara dalam kehidupan bermasyarakat dapat berimplikasi negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana bangsa ini dibangun dari keberagaman Suku, Adat Istiadat, Agama dan Ras yang terbungkus erat dalam Bhineka Tunggal Ika.

“Toleransi antar umat beragama yang telah dituangkan dalam Pasal 29 Ayat 1 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi pedoman individu untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing,” katanya.

Lanjut Kapolda, keberagaman budaya dan suku di Sumatera Barat tidak terlepas dari akulturasi budaya yang ada di provinsi ini. Di beberapa Kabupaten seperti Dharmasraya, Pasaman Barat, Pasaman Timur dan Pesisir Selatan memiliki heterogenisme budaya dan agama yang berasal dari masyarakat Batak dan Jawa, hal ini memungkinkan terjadinya perselisihan dengan budaya yang ada di tanah Minang ini. 

“Sumatera Barat sebagai daerah dengan penduduk yang dikenal kuat mengamalkan agama islam dan memiliki adat istiadat dengan falsafah, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan ibadah bagi warganya yang berbeda agama, mulai dari kebebasan memeluk agama, menjalankan ibadah dan pemeliharaan hubungan dalam masyarakat,” tutur Kapolda.

Kemudian, Pemerintah Daerah juga dapat melibatkan stakeholder terkait seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang sebagai wadah musyawarah penyelesaian potensi konflik sosial di daerah.

Dihadapan undangan yang hadir, Kapolda menerangkan bahwa beberapa hari kedepan akan adanya pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru, maka peran serta seluruh stakeholders dalam memelihara toleransi antar umat beragama sangatlah penting.

“Kita berharap dalam perayaan tersebut tidak ada permasalahan yang timbul sehingga menciderai Kebhinekaan yang telah kita pedomani bersama sebagai landasan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan yang telah hadir mengikuti silahturahmi tersbeut. “Semoga kita bersama-sama dapat memelihara dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sumatera Barat,” pungkas jenderal bintang dua tersebut.

Turut hadir Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Dandrem 032 Wirabraja, Danlantamal II Teluk Bayur Padang, Danlanud Sutan Syahrir Padang, Pejabat Utama Polda Sumbar, Forkopimda Sumbar, Tokoh Agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha), Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, serta beberapa Ormas.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembacaan deklarasi kebangsaan bersama oleh semua undangan yang hadir. Bunyi deklarasi tersebut “Kami Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sumatera Barat bersama Forkopimda beserta Ormas Mendukung Terciptanya Kondusifitas Kamtibmas yang Aman dan Damai dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021 di Provinsi Sumatera Barat. (in/Humas Polda Sumbar)