Padang. SE - Bantuan perahu yang bersumber dari dana Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Padang di keluhkan oleh kelompok nelayan kota Padang sebagai penerima bantuan.
Bantuan pokir tersebut diberikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota Padang, berupa perahu, mesin dan alat tangkap.
Hal ini disampaikan oleh Yanuar selaku sekretaris Himpunan Nelayan Indonesia Wilayah Sumbar di Padang,akhir pekan lalu Menurutnya, bantuan untuk nelayan itu berasal dari dana Pokir (Pokok Pikiran) anggota DPRD Padang Erisman. Melalui DKP dana tersebut diserahkan dalam bentuk bantuan perahu hingga alat tangkap.
“Ada sekitar tujuh kelompok nelayan yang mendapat bantuan ini. Dan semua bantuan tersebut tidak ada gunanya, karena tidak sesuai kebutuhan nelayan. Contoh, perahu yang diberikan tergolong kecil, tidak ada papan di dalamnya, rapuh. Selain itu, alat tangkap berupa jaring tidak sesuai peraturan dari kementrian,” terangnya.
Dijelaskannya, dari data yang ia dapat, dana untuk bantuan tersebut mencapai Rp 1,4 miliar. Namun, setelah ia dan nelayan lainnya melihat bantuan tersebut ternyata fungsi dan harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya.
“Bayangkan dana itu sekitar Rp 1,4 miliar, tapi harga satu perahu itu saja untuk di sini (Padang) Rp 20 juta itu sudah mewah dan lengkap,”paparnya.
Ditambahkannya, ia sudah melaporkan masalah tersebut pihak terkait dan sudah direspon.
“Kami sudah laporkan masalah ini dan pejabat terkait sudah berganti. Tapi untuk masalah alat bantuan ini belum ada titik temu. Apakah akan diganti atau bagaimana, sekarang coba lihat alat ini (sambil menunjuk perahu) sudah rusak dan lapuk,” jelasnya.
Dikatakannya, mereka (DKP) harus bertanggung jawab. Karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dan tisak mempunyai azaz manfaat. “Di sini berarti ada kerugian negara. Ini harus diusut,” ungkapnya.
Yanuar yang juga ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang ini menyampaikan, bahwa semua keluhan masyarakay tersebut tidak ada kaitannya dengan politik.
#ade
Media online www.sumateraexecutif.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment