Padang (Sumbar),SE - DPRD Padang menyetujui usulan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait tiga rancangan peraturan daerah (ranperda). Persetujuan dewan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Padang yang digelar, Senin (22/1/2018). Paripurna DPRD Padang dipimpin langsung Ketua DPRD Elly Thrisyanti.
setelah disetujui dewan, tiga rancangan perda tersebut dikaji secara mendalam melalui pembahasan antara OPD terkait dengan panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyebut selain menyetujui usulan tiga ranperda dari Pemko, rapat paripurna sekaligus "melewakan" pembentukan pansus.
"Tiga pansus ranperda sudah terbentuk. Setelah dibentuk pansus langsung membahasnya dengan OPD terkait," jelas Elly, usai rapat paripurna.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan menyampaikan penjelasan tiga ranperda Pemko Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan Saerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
"Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan pusat perdagangan (Pasar Raya), jalan lingkungan, drainase, trotoar, puskesmas, sekolah dan lain sebagainya.
Menurut Mahyelsi salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha.
Dijelaskan, Walikota Padang untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran atau pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari pajak dan retribusi daerah.
"Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda retribusi jasa umum,jasa usaha dan perizinan tertentu", katanya.
Sesuai UU nomor 8 tahun 2009 tentang pajak daerah telah diatur pajak atau retribusi daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum.
Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Perubahan ketiga atas Perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dijelaskan Mahyeldi, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
"Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan," ujar walikota.
Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Pemko Padang mengajukan perubahan atas retribusi pemakaian aset daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.
Retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi pertokoan.
Kemudian, perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan( KDB), koefisien luas bangunan
#SE/hms
Media online www.sumateraexecutif.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment