RI Komitmen Tingkatkan Kontribusi Kerja Sama Selatan Selatan (KSS)

JAKARTA.SE- Indonesia berkomitmen untuk terus aktif meningkatkan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Cecep Herawan dalam pertemuan dengan jurnalis peliput diplomasi Indonesia di Kantin Diplomasi, Kemenlu (17/1).

Dirjen IDP Cecep Herawan memaparkan bahwa sejak menjadi Ketua GNB pada 1992, Indonesia telah tegas mencanangkan bantuan luar negeri khususnya kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan. Namun begitu, seberapa besar kontribusi Indonesia belum tercatat secara akurat karena pelaksanaannya tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga.

“Pemberian bantuan teknik oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah selama ini belum tercatat sebagai bantuan luar negeri, karena masih tercatat sebagai pelaksanaan program kerja Kementerian dan Lembaga yang menjalankannya, meskipun melibatkan peserta asing," kata Dirjen IDP, Cecep Herawan kepada jurnalis yang hadir di Kantin Diplomasi.

“Sementara ini belum ada data yang akurat mengenai seberapa besar bantuan yang telah diberikan, sasarannya bagaimana, belum ditemukan benang merah dari satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, dan tidak dalam satu satu tema yang jelas, juga targetnya," ungkap Cecep melanjutkan.

Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) mengenai Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional. Payung hukum ini akan mengatur mulai dari perumusan kebijakan, mekanisme pengusulan program hingga pembiayaan dan evaluasi bantuan internasional yang akan diberikan Indonesia.

Menurutnya beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Indonesia antara lain Program Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Program Ekonomi.

“Program bantuan ini meliputi penanggulangan kemiskinan, pendidikan, peternakan dan pertanian, pendidikan, manajemen risiko bencana, perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur. Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi pengembangan demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, penegakan hukum; di bidang ekonomi meliputi Manajemen ekonomi makro, keuangan publik, micro finance dan UMKM," tambahnya lebih lanjut.

Tercatat penerima bantuan teknik Indonesia pada 2017 terdiri atas 15 program kepada 31 negara,  dan 356 orang peserta yang telah diberikan melalui Kementerian Luar Negeri. “Prinsip-prinsip pelaksanaan KSS Indonesia yaitu solidaritas, saling menguntungkan, komprehensif dan berkesinambungan, transparansi dan akuntabel serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional," imbuhnya lagi.

Sementara Direktur Kerja Sama Teknik Kemenlu, M. Syarif Alatas menyampaikan beberapa hal terkait dengan  Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia (Tim Kornas). “Tim Kornas KSS merupakan Tim yang terdiri dari 4 Kementerian yaitu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Sekretariat Negara," kata Syarif.

Dengan Visi KSS Indonesia yaitu melaksanakan kemitraan pembangunan internasional yang lebih baik demi mewujudkan kemakmuran bersama menjadi acuan bagi Tim Kornas KSS. “Maka tugas Tim Kornas adalah mengoordinasikan pemberian bantuan teknik Indonesia yang pengelolaannya masih terpencar-pencar di berbagai Kementerian dan Lembaga," jelasnya yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Kornas KSS tersebut.

Dengan Tim Kornas KSS dipimpin Kemenlu dan RPerpres yang sedang disusun, pencatatan pemberian bantuan teknik Indonesia kepada negara-negara berkembang akan lebih akurat dan terintegrasi sehingga dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia dan memberikan manfaat seutuhnya bagi pembangunan nasional.


# SE-003